JABODETABEK | Tanggal Cetak : 2013-03-05
Hasil Pembebasan Fasos-Fasum Berupa Tanah
Dibaca: 199

DEPOK – Hasil pembebasan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi satu bukan berupa uang. Tetapi, ganti rugi diberikan berupa lahan yang akan diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Hal itu berdasarkan surat Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tanggal 26 Januari 2010, perihal data aset pembebasan tanah jalan tol Cijago.
Pemkot Depok meminta investor agar ganti rugi aset lahan fasos maupun fasum tidak berupa uang, tetapi tetap berupa tanah. Ini hasil intervensi panitia pembebasan tanah (P2T), dan lahan aset itu telah dihapuskan seluas 20.720 m2. “Jadi, tidak sepersen pun ganti rugi berbentuk uang, dan pihak investor PT Trans Lingkar Jaya (PT TLK) pun sudah menyanggupi untuk pengadaan lahan,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok Dodi Setiadi kepada SH, Senin (4/3).
Total dana ganti rugi lahan fasos dan fasum Rp 41,211 miliar. “Dana itu diperuntukkan untuk pembangunan Islamic Centre, taman kota, Sport Centre, dan usaha kecil menengah (UKM) centre seluas 6 hektare. Kemudian, pembangunan pasar induk di Kecamatan Tapos seluas 5 hektare serta pelebaran jalan masuk ke Pekapuran,” tambahnya.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2006 dan Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan aset pemerintah, katanya, aset yang dihapus dengan nilai di atas Rp 5 miliar tidak perlu mendapat persetujuan anggota dewan. Tidak ada yang disembunyikan soal ganti rugi ini, karena kita tidak menerima dalam bentuk uang, jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Depok Karno mengatakan, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail diminta mencari solusi hukum terkait pembayaran lahan fasum dan fasos  yang terkena pembangunan Jalan Tol Cijago. Pasalnya, masyarakat setempat yang terkena dampak jalan tol meminta Pemkot Depok segera membangun gedung serbaguna.
Anggota DPRD Kota Depok Rachmin Siahaan mempertanyakan pengembang Jalan Tol Cijago seksi satu PT TLK. Pengembang seharusnya membayar dana pembebasan lahan fasum fasos ke warga langsung dan bukan diserahkan ke Pemkot Depok.  (Robino Hutapea)


()
Reporter: